DPRD Pontianak Minta Komunikasi Program KB Diperbaiki Usai Kritik Wagub Kalbar
Kabar Sungai Raya – Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menyoroti lemahnya komunikasi antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dengan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, terkait program Keluarga Berencana (KB). Hal ini dinilai bisa berdampak serius terhadap kelangsungan dan efektivitas program KB di Kalimantan Barat.
Bebby menilai, kritik dari Wakil Gubernur Kalbar yang menyarankan larangan penggunaan KB di Kalbar harus segera direspons dengan penjelasan dan klarifikasi terbuka. Menurutnya, jika komunikasi ini terus tersendat, maka program KB dapat terhambat dan berdampak buruk pada pembangunan kependudukan di daerah.
Baca Juga : Dicari Usai Habisi Bocah Rafa, Uray Abadi Ditangkap di Pasar Hongkong
“Saya melihat, kritikan Wagub terhadap program KB harus direspons cepat. Banyak program KB yang sebenarnya positif bagi masyarakat. Tapi dinas terkait seolah tidak melakukan klarifikasi yang memadai. Jika ini dibiarkan, sangat berbahaya untuk keberlangsungan program KB di Kalbar,” ujar Bebby, Senin (16/6/2025).
DPRD Ingatkan Dampak Serius jika Komunikasi Program KB Tidak Dibenahi
Bebby menegaskan bahwa capaian program KB tidak hanya tentang slogan “dua anak cukup”, tetapi juga menyasar isu penting lainnya seperti ketahanan keluarga, perencanaan ekonomi keluarga, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka antara dinas dan pimpinan daerah sangat diperlukan.
“Seharusnya dinas yang menjalankan program KB menjabarkan data dan capaian program tersebut kepada Wagub. Jangan sampai ada kesan pembiaran atau salah paham. Ini soal kepentingan publik,” lanjutnya.
Menurut Bebby, komunikasi yang tidak efektif antarinstansi bisa memengaruhi capaian program dan bahkan memunculkan resistensi di masyarakat. Ia pun mengingatkan bahwa persoalan ini bisa menjadi perhatian nasional jika dibiarkan berlarut.
Ia mendorong adanya koordinasi aktif dan transparansi data antara pihak dinas, pemerintah kota/kabupaten, dan provinsi untuk memastikan seluruh program berjalan maksimal.
“Kalau komunikasi buruk, capaian program bisa stagnan. Tapi kalau koordinasi lancar, semua program pemerintah bisa berjalan optimal,” tegas Bebby.
