DPR Dukung Tambahan 25 Ribu Gudang Bulog untuk Serap Gabah Petani

Kabar Sungai Raya – Gudang Bulog yang nyaris penuh mendorong Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah untuk membangun 25 ribu gudang tambahan. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyebut penambahan fasilitas penyimpanan tersebut sebagai kebutuhan mendesak guna menampung gabah dan jagung hasil panen petani di seluruh Indonesia.
“Memang harus ditambah, karena kapasitas gudang Bulog sangat terbatas dan sekarang sudah penuh. Untuk menampung gabah petani, tidak cukup hanya mengandalkan gudang yang ada,” ujar Titiek saat melakukan kunjungan kerja di Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/6/2025).
Baca Juga : Satpol PP Tertibkan PKL, Larang Pengunjung Duduk di Kursi Waterfront Pontianak
Menurutnya, saat ini Bulog terpaksa menyewa gudang swasta untuk menyimpan gabah hasil serapan. Namun, langkah tersebut dinilai tidak efisien dalam jangka panjang. “Daripada terus menyewa, lebih baik kita bangun gudang baru yang lebih permanen dan bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang,” tambahnya.
DPR Dukung Prabowo Bangun Gudang Darurat Nasional
Dukungan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya telah merancang program pembangunan 25 ribu gudang darurat atau improvisasi. Gudang-gudang ini ditargetkan dapat menampung surplus beras dan jagung nasional yang meningkat signifikan sepanjang tahun 2025.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keluhan mengenai kurangnya fasilitas penyimpanan datang langsung dari Menteri Pertanian dan sejumlah pejabat daerah. “Mereka bilang, ‘Pak, kita bingung, tidak ada gudangnya’. Karena itu saya buat program kilat, membangun gudang darurat yang bisa bertahan 5 hingga 10 tahun,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan pada peringatan Hardiknas di Kota Bogor, 2 Mei lalu.
Gudang darurat ini dirancang bersifat sementara, hingga pembangunan gudang permanen oleh Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih selesai. Pemerintah berharap, langkah ini dapat memperkuat sistem ketahanan pangan nasional. Sekaligus menjamin hasil panen petani tidak terbuang sia-sia akibat keterbatasan tempat penyimpanan.
Titiek Soeharto menekankan bahwa DPR RI, khususnya Komisi IV yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan, akan terus mengawal kebijakan ini agar berjalan tepat sasaran dan tidak tersendat di lapangan. “Kita harus pastikan petani tidak dirugikan hanya karena kurang gudang. Negara wajib hadir,” tegasnya.
Dengan kolaborasi DPR dan pemerintah. Diharapkan krisis ruang penyimpanan gabah dan jagung tidak lagi menjadi hambatan bagi program swasembada pangan Indonesia.